Tugas : 

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan  fungsinya.

• SUB BAGIAN PROGRAN DAN KEUANGAN
• SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Struktur umumnya terdiri dari Atasan PPID (pimpinan tertinggi), PPID Utama/Pelaksana, dan tim teknis pelaksan.

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah daftar seluruh harta kekayaan, utang, dan penghasilan yang wajib dilaporkan oleh penyelenggara negara ke KPK, mencakup pasangan dan anak tanggungan. Ini adalah instrumen transparansi dan pencegahan KKN, yang wajib dilaporkan secara periodik (tahunan) maupun saat menjabat/berhenti.

dokumen tahunan yang berisi pertanggungjawaban capaian kinerja, keberhasilan, kegagalan, serta penggunaan anggaran suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan strategisnya. LKjIP merupakan perwujudan akuntabilitas, hasil dari sistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di Kecamatan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh kecamatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Daftar aset adalah catatan komprehensif, terperinci, dan permanen yang mendata seluruh kekayaan berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki individu atau organisasi. Daftar ini mencakup rincian seperti nama aset, nomor identifikasi (ID), lokasi, nilai perolehan, penyusutan, dan status kondisi, yang bertujuan untuk memantau, mengelola, serta memastikan pelaporan keuangan yang akurat

SOP (Standar Operasional Prosedur) tata cara memperoleh Informasi Publik adalah pedoman baku yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta unit pelaksana informasi untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi sesuai dengan undang-undang

Tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik secara umum adalah dengan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara penyelesaian sengketa informasi publik merupakan alur pendampingan dan penanganan sengketa antara badan publik dan pengguna informasi melalui Komisi Informasi.

Form Permohonan dan Keberatan adalah dokumen resmi yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permintaan tertentu (seperti informasi publik) atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu keputusan, penolakan, atau tanggapan yang telah diberikan oleh pihak berwenang.

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

 SOP Pelayanan Informasi untuk Penyandang Disabilitas adalah standar operasional prosedur yang disusun untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses yang sama, inklusif, dan mudah dalam memperoleh informasi publik, sesuai dengan hak-hak mereka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Website mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah platform digital yang dirancang agar dapat diakses, dipahami, dinavigasi, dan digunakan oleh semua orang, termasuk disabilitas fisik, netra, rungu, kognitif, dan neurologi. Situs ini memenuhi standar WAI-ARIA dan WCAG

 Alur atau skema pengaduan adalah tata cara atau rangkaian tahapan yang harus dilalui oleh pelapor untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, atau dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara resmi.

 Menyampaikan form atau lembar isian pengaduan adalah tahap krusial dalam prosedur pelaporan, di mana pelapor memberikan dokumen formal—baik cetak maupun elektronik—yang berisi identitas diri, uraian kronologis permasalahan, lokasi kejadian, serta bukti pendukung.

Menyampaikan Hasil Penanganan Pengaduan adalah proses memberikan informasi resmi kepada pelapor mengenai status, tindak lanjut, atau jawaban akhir atas laporan yang diajukan. Ini wajib dilakukan untuk memastikan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, sering kali paling lambat 10 hari kerja setelah pengaduan.

Neraca

Dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan atau panduan arah kebijakan dan sasaran kinerja bagi instansi pemerintah, kementerian, lembaga, maupun perusahaan dalam mengambil keputusan strategis.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja, serta anggaran. Renja berfungsi sebagai panduan operasional teknis untuk mewujudkan target yang ada pada Rencana Strategis (Renstra).

UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2),

UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I dan J

Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum audit

Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

Surat Rahasia

UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 17

UU No. 14 tahun 2008 huruf I dan J

Mengganggu kebijakan Pemerintah

Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan

Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya

-          Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD

-          UU No. 32 tahun 2004

-      UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf I dan J

Tidak sesuai dengan azas – azas pengelolaan keuangan

Sesuai dengan azas pengelolaan administrasi keuangan