(0294) 641001
|
kec_gringsing@batangkab.go.id
|
gringsing.batangkab.go.id
PPID Kecamatan Gringsing
Kabupaten Batang
Profil
Daftar Informasi Publik
Informasi Publik
Berkala
Serta Merta
Setiap Saat
Dikecualikan
Pelayanan Informasi
Tata Cara Mendapatkan Informasi
Tata Cara Mengajukan Keberatan
PPID Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
/ Informasi Publik Setiap Saat
Informasi Publik Setiap Saat
Daftar Informasi Publik Setiap Saat
Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan
Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan
Anggaran secara umum / khusus serta laporan keuangannya
Laporan Keuangan
RKA
LRA DPA
LKPJ
LKjIP
DPA
RKA
Laporan Keuangan
DPA
RKA
DPA
LRA Tahun 2023
RKA Tahun 2024
DPA 2024
Surat menyurat pimpinan atau Pejabat di Dinas ... dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
Daftar perjanjian dengan pihak ketiga
Rencana Strategis
Agenda kerja pimpinan
Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi sejarah pendidikan dan penghargaan yang pernah diraih
Informasi Mengenai Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Yang Dilengkapi Dengan Dokumen Pendukung Dua Tahun Terakhir
Daftar Dokumen Tentang Memorandum Of Understanding /Lol/Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/Sejenisnya Berikut Dokumen Pendukungnya Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir
Daftar Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Lengkapa Dengan Pendukungnya Termasuk Kontrak/SPK Dalam Kurun Waktu 2 Tahun
Anggaran SKPD Secara Umum Maupun Anggaran Secara Khusus Unit Pelayanan Teknik Serta Laporan Keuangan Tahun 2023-2024
Informasi Tentang Rencana Strategis Dan Rencana Kerja
Daftar Informasi Publik
Dokumen Pendukung Informasi Publik Wajib Berkala Yang Telah Diumumkan
PPID
Informasi Dan Dokumentasi Kepada PPID Kabupaten Sesuai Kebutuhan
Rapat-Rapat Dengan PPID Kabupaten
Kebijakan-Kebijakan Teknis PPID Kabupaten
Kebijakan Sebagai Pimpinan Perangkat Daerah Dalam Mengedepankan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Kepatuhan Badan Publik Terhadap Undang-Undang KIP