2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan  fungsinya.